"Demokrat Merasa Dikhianati? Sejak Awal Saja Dia Pengkhianat"

JAKARTA- Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang juga merupakan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly, menganggap aneh pernyataan sejumlah elite Partai Demokrat yang mengaku dikhianati Partai Golkar karena menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pilkada. Menurut dia, Demokrat sejak awal justru telah mengkhianati partai pendukung agar pilkada dilakukan secara langsung.

"Saya melihatnya, apa iya Demokrat merasa dikhianati? Sejak awal aja dia pengkhianat duluan," ujar Yasonna di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (5/12/2014).

Yasonna mengatakan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya menyadari bahwa selama menjabat sebagai presiden, partai yang tergabung dalam koalisinya tidak selalu satu suara.

"Namanya koalisi, tetapi tidak selalu sama kan? Itu kan requiring program yang berulang-ulang, masa enggak belajar dari situ," kata Yasonna.

SBY sebut Golkar ingkar

Sebelumnya, SBY menyebut Golkar mengingkari kesepakatan terkait Perppu Pilkada. Hal itu disampaikan SBY menyikapi pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang menolak pilkada secara langsung, dan menginstruksikan Fraksi Partai Golkar (PG) di DPR untuk menolak Perppu Pilkada.

"Kini secara sepihak PG menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya, hal begini amat prinsip. *SBY*," tulis SBY dalam akun Twitter resmi miliknya, @SBYudhoyono, Kamis (4/12/2014) malam.

SBY mengaku memegang nota kesepakatan bersama enam partai politik pada 1 Oktober 2014 untuk mendukung perppu tersebut. Nota kesepakatan itu, menurut SBY, ditandatangani oleh para ketua umum dan para sekretaris jenderal dari Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera, serta Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan.

"Waktu itu PD bersedia bersama KMP dalam kepemimpinan DPR & MPR, dgn syarat (mutlak) KMP harus menyetujui & mendukung Perppu. *SBY*," tulis SBY.

Soal kesepakatan tersebut sudah pernah diungkap oleh SBY saat Demokrat memilih bergabung dalam Koalisi Merah Putih pada pemilihan pimpinan parlemen 2014-2019. Demokrat bersedia bergabung asal KMP mendukung Perppu Pilkada.

"Meski Demokrat bukan bagian KMP, mereka ingin kebersamaan di DPR & MPR. Ajakan itu saya respons positif dengan satu catatan. PD bersedia bersama2 di DPR & MPR, jika KMP mendukung Perpu Pilkada Langsung dgn Perbaikan yg akan saya terbitkan," ungkap SBY saat itu.

sumber: kompas.com

Nasional Politik Update 12.51