JAKARTA- Ada tiga hal yang membuat Aburizal
Bakrie (ARB) akhirnya mendukung pilkada langsung. Golkar dan Koalisi
Merah Putih (KMP) akan dipengaruhi ARB untuk juga pro pilkada langsung.
Kita pun dapat memberi ucapan selamat datang bagi UU Pilkada langsung
yang hampir pasti disahkan DPR pada Januari 2015.
Selain ARB, Jokowi, JK, SBY, Hatta, Agung, PDI-P
sudah terbuka mendukung pilkada langsung. Banyak politisi berpengaruh
sudah satu suara. Pengesahan Perppu Pilkada langsung akan menjadi karya
pertama DPR 2014-2019 untuk publik Indonesia yang penting.
Alasan pertama yang mengubah sikap ARB adalah tekanan politik. Sejak Munas Bali pro pilkada via DPRD, publik mengecam ARB. Itu terekam di survei LSI. Sebanyak di atas 80 persen pemilih merasa haknya memilih pemimpin sendiri akan dirampas Golkar versi Munas Bali. SBY yang saat itu masih presiden saja di-bully oleh publik karena Demokrat walk out yang memenangkan pilkada via DPRD.
ARB dan Golkar versi Bali pun akan bernasib sama. Kecaman atas Munas Bali semakin banyak dan semakin nyelekit. Tekanan politik juga datang dari Demokrat (SBY) dan PAN (Hatta Rajasa) yang merasa dikhianati. Tak ada politisi yang suka dilabel ”berkhianat”.
SBY lebih lincah melobi aneka tokoh, jumpa Jokowi dan JK, memastikan Perppu Pilkada langsung lolos di DPR. Legacy SBY terpaut di nasib Perppu Pilkada langsung itu. Jika perppu tak lolos, SBY kembali diberi gelar ”Bapak Pilkada Tak Langsung”. Hatta Rajasa mendukung SBY. Alasan perlunya pemimpin menjaga etika perjanjian diutarakan. Hasilnya cukup powerful.
Tekanan politik juga datang dari Munas Golkar versi Ancol. Berbeda 180 derajat, Golkar versi Ancol justru mendukung pilkada langsung. Akibatnya, Golkar Agung Laksono identik dengan pilkada langsung, versus Golkar ARB identik dengan pilkada via DPRD. Di mata publik, dengan sendirinya, Golkar versi Agung Laksono jauh lebih menarik. Publik luas akan beramai-ramai mendukung Golkar versi Agung Laksono.
Tiga tekanan politik itu: opini publik (survei LSI), SBY dan Hatta, dan Golkar Agung Laksono yang pro pilkada langsung ikut mengubah pandangan ARB.
Alasan kedua yang mengubah pandangan ARB adalah kalkulasi politik. ARB tentunya berhitung bahwa akan terjadi voting di DPR.
Jika ARB bersikeras pro pilkada via DPRD, dia akan menghadapi KIH, Demokrat, dan PAN. KMP minus Demokat minus PAN akan kalah. Jelaslah kekalahan KMP untuk Perppu Pilkada akan memalukan. Setelah menang berturut-turut dalam voting DPR, KMP tak boleh kalah. Kekalahan KMP dalam voting untuk isu sepenting pilkada akan menjadi pertanda buruk masa depan KMP sendiri.
Daripada dikalahkan dalam voting resmi di DPR nanti, justru lebih arif dan cerdas ikut mendukung Perppu Pilkada, apalagi sudah ada perjanjian tertulis dengan SBY bahwa KMP akan dukung Perppu Pilkada. ARB pun tak dituduh berkhianat.
Banyak hal yang akhirnya harus dikorbankan ARB. Jika pilkada via DPRD, KMP akan mudah menang 80 persen pilkada di seluruh Indonesia. Akan ada 80 persen x sekitar 530 pilkada (sekitar 420 kepala daerah) yang bisa dibagi-bagi ke politisi KMP. Pilkada via DPRD akan menjadi ”gula-gula” yang merekatkan KMP untuk solid selama lima tahun. Banyak yang ingin menjadi kepala daerah.
Namun, kalkulasi politik mutakhir tak lagi memungkinkan. Jika bertahan dengan pilkada via DPRD, KMP akan dikalahkan dalam voting DPR.
Alasan ketiga yang mengubah ARB adalah kematangan berpolitik. ARB juga tumbuh semakin matang sebagai politisi dan leader. Lebih baik dia mengalah di satu isu, tetapi menang di banyak isu lainnya. Lebih baik loses the battle but wins the war.
Soliditas KMP selama lima tahun, opini publik yang baik atasnya, menang di pengadilan atas Golkar Agung Laksono harus dia utamakan dulu. Isu pilkada via DPRD menjadi ”bola yang terlalu panas”. Dia melawan empat kekuatan sekaligus: Golkar Agung Laksono, pemerintah, faksi di KMP, dan publik.
Sebagai politisi yang matang, dia harus punya seribu nyawa. Tak apa mundur selangkah, tetapi maju tiga langkah. Dengan mendukung pilkada langsung, ARB tak lagi menjadi musuh publik, Demokrat, PAN, dan pemerintah.
Alasan pertama yang mengubah sikap ARB adalah tekanan politik. Sejak Munas Bali pro pilkada via DPRD, publik mengecam ARB. Itu terekam di survei LSI. Sebanyak di atas 80 persen pemilih merasa haknya memilih pemimpin sendiri akan dirampas Golkar versi Munas Bali. SBY yang saat itu masih presiden saja di-bully oleh publik karena Demokrat walk out yang memenangkan pilkada via DPRD.
ARB dan Golkar versi Bali pun akan bernasib sama. Kecaman atas Munas Bali semakin banyak dan semakin nyelekit. Tekanan politik juga datang dari Demokrat (SBY) dan PAN (Hatta Rajasa) yang merasa dikhianati. Tak ada politisi yang suka dilabel ”berkhianat”.
SBY lebih lincah melobi aneka tokoh, jumpa Jokowi dan JK, memastikan Perppu Pilkada langsung lolos di DPR. Legacy SBY terpaut di nasib Perppu Pilkada langsung itu. Jika perppu tak lolos, SBY kembali diberi gelar ”Bapak Pilkada Tak Langsung”. Hatta Rajasa mendukung SBY. Alasan perlunya pemimpin menjaga etika perjanjian diutarakan. Hasilnya cukup powerful.
Tekanan politik juga datang dari Munas Golkar versi Ancol. Berbeda 180 derajat, Golkar versi Ancol justru mendukung pilkada langsung. Akibatnya, Golkar Agung Laksono identik dengan pilkada langsung, versus Golkar ARB identik dengan pilkada via DPRD. Di mata publik, dengan sendirinya, Golkar versi Agung Laksono jauh lebih menarik. Publik luas akan beramai-ramai mendukung Golkar versi Agung Laksono.
Tiga tekanan politik itu: opini publik (survei LSI), SBY dan Hatta, dan Golkar Agung Laksono yang pro pilkada langsung ikut mengubah pandangan ARB.
Alasan kedua yang mengubah pandangan ARB adalah kalkulasi politik. ARB tentunya berhitung bahwa akan terjadi voting di DPR.
Jika ARB bersikeras pro pilkada via DPRD, dia akan menghadapi KIH, Demokrat, dan PAN. KMP minus Demokat minus PAN akan kalah. Jelaslah kekalahan KMP untuk Perppu Pilkada akan memalukan. Setelah menang berturut-turut dalam voting DPR, KMP tak boleh kalah. Kekalahan KMP dalam voting untuk isu sepenting pilkada akan menjadi pertanda buruk masa depan KMP sendiri.
Daripada dikalahkan dalam voting resmi di DPR nanti, justru lebih arif dan cerdas ikut mendukung Perppu Pilkada, apalagi sudah ada perjanjian tertulis dengan SBY bahwa KMP akan dukung Perppu Pilkada. ARB pun tak dituduh berkhianat.
Banyak hal yang akhirnya harus dikorbankan ARB. Jika pilkada via DPRD, KMP akan mudah menang 80 persen pilkada di seluruh Indonesia. Akan ada 80 persen x sekitar 530 pilkada (sekitar 420 kepala daerah) yang bisa dibagi-bagi ke politisi KMP. Pilkada via DPRD akan menjadi ”gula-gula” yang merekatkan KMP untuk solid selama lima tahun. Banyak yang ingin menjadi kepala daerah.
Namun, kalkulasi politik mutakhir tak lagi memungkinkan. Jika bertahan dengan pilkada via DPRD, KMP akan dikalahkan dalam voting DPR.
Alasan ketiga yang mengubah ARB adalah kematangan berpolitik. ARB juga tumbuh semakin matang sebagai politisi dan leader. Lebih baik dia mengalah di satu isu, tetapi menang di banyak isu lainnya. Lebih baik loses the battle but wins the war.
Soliditas KMP selama lima tahun, opini publik yang baik atasnya, menang di pengadilan atas Golkar Agung Laksono harus dia utamakan dulu. Isu pilkada via DPRD menjadi ”bola yang terlalu panas”. Dia melawan empat kekuatan sekaligus: Golkar Agung Laksono, pemerintah, faksi di KMP, dan publik.
Sebagai politisi yang matang, dia harus punya seribu nyawa. Tak apa mundur selangkah, tetapi maju tiga langkah. Dengan mendukung pilkada langsung, ARB tak lagi menjadi musuh publik, Demokrat, PAN, dan pemerintah.
ARB pun bisa fokus menghadapi Golkar versi
Agung Laksono dulu. Dengan pro pilkada langsung, publik akan netral atas
konflik ARB versus Agung Laksono. Jika nanti Golkar ARB menang di
pengadilan, ARB semakin tumbuh menjadi politisi yang sangat
diperhitungkan.
UU Pilkada langsung segera menjadi hadiah tahun baru 2015 bagi publik luas.
UU Pilkada langsung segera menjadi hadiah tahun baru 2015 bagi publik luas.
sumber: kompas.com
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar