BANDA ACEH - Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, H Muzakir Manaf menyerukan
kepada seluruh masyarakat di provinsi ini untuk tidak mengibarkan
bendera Aceh, Bintang Bulan, pada 4 Desember 2014 yang bertepatan dengan
hari milad Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
“Kami imbau masyarakat agar pada hari itu melakukan ziarah dan doa bersama di makam para syuhada kita yang meninggal pada masa konflik dan setelah konflik. Selain itu, jangan lupa menyantuni anak yatim piatu dan para janda korban konflik,” katanya kepada Serambi di Banda Aceh, Kamis (27/11).
Pria jangkung yang akrab disapa Mualem ini menambahkan, melakukan doa bersama di makam para syuhada pada 4 Desember nanti lebih memberikan manfaat dan kesejukan hati bagi masyarakat dan keluarga korban konflik. Misalnya, dengan berziarah ke makam Wali Nanggroe Tgk Muhammad Hasan Di Tiro di Aceh Besar atau ke makam Tgk Abdullah Safiie di Pidie, dan para syuhada konflik lainnya di masing-masing daerah.
“Para syuhada kita yang telah meninggal, semoga tenang di alam kubur karena banyak suadaranya yang mengirim doa untuknya. Sedangkan kita yang masih hidup mendapat berkah, bisa hidup dengan damai, aman, dan nyaman,” ujar Mualem yang baru pulang haji.
Mualem mengemukakan alasan kenapa ia mengimbau masyarakat tidak mengibarkan bendera Aceh (yang belum disetujui pemerintah pusat itu). “Karena, kalau itu terjadi, maka bisa menjadi alat provokasi bagi kelompok tertentu untuk merusak suasana Aceh yang sudah damai, aman, dan kondusif ini, sehingga menjadi panas lagi,” kata Mualem.
Menurut Mualem, ia tak ingin kondisi Aceh yang sudah aman dan nyaman ini dirusak dan diganggu oleh kelompok tertentu yang hanya ingin mencari keuntungan dari kondisi Aceh yang tidak kondusif.
“Ada saatnya nanti, kita kibarkan bendera Aceh itu. Kalau masalahnya dengan pemerintah pusat sudah selesai, maka bendera Aceh yang baru itu tetap akan kita kibarkan,” tegas mantan panglima GAM ini.
“Sekarang ini, memang belum tepat waktunya. Pemerintah Aceh saat ini sedang membangun komunikasi politik dengan pemerintahan yang baru. Komunikasi politik yang sedang kita bangun ini agar semua aturan, turunan dari UUPA yang belum tuntas pada pemerintahan sebelumnya, bisa diselesaikan sebelum akhir tahun 2014 oleh pemerintah yang baru,” ujar Mualem.
Untuk memaksimalkan pelaksanaan UUPA yang merupakan tindak lanjut dari MoU Helsinki itu, masih banyak aturan turunan dari UUPA yang dibutuhkan Pemerintah Aceh. Misalnya, soal pertanahan. “Bagaimana kita bisa memberikan tanah kepada mantan kombatan agar ia bisa berkebun dan bercocok tanam, sementara aturan yang kita butuhkan, perizinannya masih dipegang oleh pusat. Makanya, kita sekarang ini memohon kepada pusat agar Ranperpres tentang pelimpahan kewenangan soal pertahanan dari pusat untuk Aceh yang diamanatkan dalam UUPA bisa secepatnya diterbitkan Presiden RI yang baru, Joko Widodo,” kata Mualem yang pada masa pilpres tempo hari mendukung pasangan Prabowo-Hatta Rajasa.
Begitu juga dengan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengelolaan Bersama Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi di Aceh untuk wilayah lepas pantai dari 12 mil menjadi 200 mil. “Aturan itu sangat diperlukan Pemerintah Aceh untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya,” ucap Mualem.
Ketua Umum DPA Partai Aceh ini mengatakan, Pemerintah Aceh terus menggalang kerja sama yang harmonis dengan TNI, Polri, dan seluruh perangkat pusat maupun daerah yang ada di Aceh, untuk memberikan dukungan penuh, menjaga dan merawat perdamaian Aceh.
“Karena, kalau kondisi daerah terus damai, aman, dan nyaman, maka masyarakat cari makan jadi enak, senang, dan tenang. Tapi sebaliknya, kalau kondisi keamanan daerah ini terganggu, maka mencari nafkah jadi susah. Mau ke luar rumah takut, karena kondisi di luar mencekam,” ujarnya.
Atas dasar pertimbangan beberapa hal tadi, kata Mualem, maka ia sengaja menyerukan kepada masyarakat untuk tidak mengibarkan bendera Aceh pada 4 Desember nanti. “Buatlah acara dan kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat banyak dan para syuhada. Misalnya, berziarah dan doa bersama di makam para syuhada, kenduri, dan menyantuni anak yatim piatu dan para janda korban konflik,” demikian Mualem.
“Kami imbau masyarakat agar pada hari itu melakukan ziarah dan doa bersama di makam para syuhada kita yang meninggal pada masa konflik dan setelah konflik. Selain itu, jangan lupa menyantuni anak yatim piatu dan para janda korban konflik,” katanya kepada Serambi di Banda Aceh, Kamis (27/11).
Pria jangkung yang akrab disapa Mualem ini menambahkan, melakukan doa bersama di makam para syuhada pada 4 Desember nanti lebih memberikan manfaat dan kesejukan hati bagi masyarakat dan keluarga korban konflik. Misalnya, dengan berziarah ke makam Wali Nanggroe Tgk Muhammad Hasan Di Tiro di Aceh Besar atau ke makam Tgk Abdullah Safiie di Pidie, dan para syuhada konflik lainnya di masing-masing daerah.
“Para syuhada kita yang telah meninggal, semoga tenang di alam kubur karena banyak suadaranya yang mengirim doa untuknya. Sedangkan kita yang masih hidup mendapat berkah, bisa hidup dengan damai, aman, dan nyaman,” ujar Mualem yang baru pulang haji.
Mualem mengemukakan alasan kenapa ia mengimbau masyarakat tidak mengibarkan bendera Aceh (yang belum disetujui pemerintah pusat itu). “Karena, kalau itu terjadi, maka bisa menjadi alat provokasi bagi kelompok tertentu untuk merusak suasana Aceh yang sudah damai, aman, dan kondusif ini, sehingga menjadi panas lagi,” kata Mualem.
Menurut Mualem, ia tak ingin kondisi Aceh yang sudah aman dan nyaman ini dirusak dan diganggu oleh kelompok tertentu yang hanya ingin mencari keuntungan dari kondisi Aceh yang tidak kondusif.
“Ada saatnya nanti, kita kibarkan bendera Aceh itu. Kalau masalahnya dengan pemerintah pusat sudah selesai, maka bendera Aceh yang baru itu tetap akan kita kibarkan,” tegas mantan panglima GAM ini.
“Sekarang ini, memang belum tepat waktunya. Pemerintah Aceh saat ini sedang membangun komunikasi politik dengan pemerintahan yang baru. Komunikasi politik yang sedang kita bangun ini agar semua aturan, turunan dari UUPA yang belum tuntas pada pemerintahan sebelumnya, bisa diselesaikan sebelum akhir tahun 2014 oleh pemerintah yang baru,” ujar Mualem.
Untuk memaksimalkan pelaksanaan UUPA yang merupakan tindak lanjut dari MoU Helsinki itu, masih banyak aturan turunan dari UUPA yang dibutuhkan Pemerintah Aceh. Misalnya, soal pertanahan. “Bagaimana kita bisa memberikan tanah kepada mantan kombatan agar ia bisa berkebun dan bercocok tanam, sementara aturan yang kita butuhkan, perizinannya masih dipegang oleh pusat. Makanya, kita sekarang ini memohon kepada pusat agar Ranperpres tentang pelimpahan kewenangan soal pertahanan dari pusat untuk Aceh yang diamanatkan dalam UUPA bisa secepatnya diterbitkan Presiden RI yang baru, Joko Widodo,” kata Mualem yang pada masa pilpres tempo hari mendukung pasangan Prabowo-Hatta Rajasa.
Begitu juga dengan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengelolaan Bersama Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi di Aceh untuk wilayah lepas pantai dari 12 mil menjadi 200 mil. “Aturan itu sangat diperlukan Pemerintah Aceh untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya,” ucap Mualem.
Ketua Umum DPA Partai Aceh ini mengatakan, Pemerintah Aceh terus menggalang kerja sama yang harmonis dengan TNI, Polri, dan seluruh perangkat pusat maupun daerah yang ada di Aceh, untuk memberikan dukungan penuh, menjaga dan merawat perdamaian Aceh.
“Karena, kalau kondisi daerah terus damai, aman, dan nyaman, maka masyarakat cari makan jadi enak, senang, dan tenang. Tapi sebaliknya, kalau kondisi keamanan daerah ini terganggu, maka mencari nafkah jadi susah. Mau ke luar rumah takut, karena kondisi di luar mencekam,” ujarnya.
Atas dasar pertimbangan beberapa hal tadi, kata Mualem, maka ia sengaja menyerukan kepada masyarakat untuk tidak mengibarkan bendera Aceh pada 4 Desember nanti. “Buatlah acara dan kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat banyak dan para syuhada. Misalnya, berziarah dan doa bersama di makam para syuhada, kenduri, dan menyantuni anak yatim piatu dan para janda korban konflik,” demikian Mualem.
sumber: aceh.tribunnews.com
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar