JAKARTA -Pernyataan Menkopulhukam Tedjo Edhy
Purdijatno yang melarang Kepolisian mengeluarkan izin penyelenggaraan
Munas Partai Golkar pada 30 November-3 Desember 2014 di Bali, menurut
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon adalah sebuah pernyataan offside.
"Menkopolhukam
sudah berlebihan dalam bertindak. Tak sepantasnya ia mencampuri terlalu
jauh urusan internal partai politik. Jika yang dikhawatirkan dalam
penyelenggaraan Munas adalah kisruh, Menkopulhukam seharusnya menindak
tegas dalang yang menjadi kekisruhan. Bukan lantas melarang
penyelenggaraan Munas," kata Fadli Zon melalui pesan singkatnya, Rabu (26/11/2014).
Fadli Zon juga mengkhawatirkan, jangan sampai ada anggapan dari masyarakat bahwa Menkopolhukam
Tedjo Edhy Purdijatno sedang memancing di air keruh, mengingat latar
belakang Tedjo Edhy Purdijatno yang berasal dari Partai Nasdem, salah
satu partai politik koalisi Jokowi - JK.
Wakil Ketua Umum Gerindra
itu yakin, Partai Golkar sebagai partai yang sudah mempunyai akar yang
kuat, dapat mengatasi berbagai hal yang terjadi di internalnya.
"Tentu
kita berharap Indonesia bisa terus bergerak ke arah yang lebih baik.
Namun hal ini tak akan tercapai jika pemimpinnya tak paham cara mengurus
negara ini. Seorang presiden maupun menteri diberikan mandat untuk
menggunakan kewenangannya dengan baik. Bukan malah menyalahgunakannya
untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya," ujar Fadli Zon
Fadli Zon juga mengingatkan kepada para Menteri dan Pemerintahan Jokowi agar tidak offside dalam bertindak.
"Pemerintahan
Jokowi harus merenungkan ungkapan Lord Acton, seorang ilmuwan Inggris;
power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.
Kekuasaan itu cenderung disalahgunakan, dan kekuasaan yang mutlak (tanpa
pengawasan) maka pasti disalahgunakan," tandasnya.
sumber: tribunnews.com
0 komentar:
Posting Komentar