JAKARTA- Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Fadel
Muhammad, menilai pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan
Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno, kemarin terkait kegiatan partainya
sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap rakyat.
Menko Tedjo meminta Musyawarah Nasional Golkar 30 November 2014 mendatang tidak digelar di Bali. Bahkan dia juga meminta Polri tidak mengeluarkan izin kepada Golkar untuk menggelar Munas di sana.
"Ada intervensi. Pada waktu kami mengundang menteri-menteri, mereka tidak datang, ternyata ada edaran dari Seskab yang melarang menteri ke DPR. Sekarang, larangan Munas di Bali terhadap Golkar," ujar Fadel dalam wawancara dengan tvOne, Rabu 26 November 2014.
Fadel menegaskan tidak ada alasan bagi Menkopolhukam untuk melarang Golkar mengadakan Munas di Bali. Sebagai partai politik yang sudah lama berdiri, Golkar memiliki konstitusi yang jelas, yang diatur dalam UUD 1945. Apalagi Golkar adalah partai pemenang kedua dalam Pemilihan Umum tahun ini.
"Jadi ini intervensi tidak sehat terhadap rakyatnya," kata Fadel.
Soal larangan karena faktor keamanan yang akan mengganggu pariwisata Bali, Fadel mengaku heran. Baik Gubernur, Kapolda dan ketua-ketua adat di Bali, kata Fadel, telah menegaskan bahwa kondisi di wilayahnya aman. Pelaksanaan Munas Golkar juga akan diberikan pengamanan maksimal.
"Saya ketemu Pak Kapolda, Pak Gubernur, semua nggak masalah. Mereka menyatakan semua acara di Bali ini bisa dipertanggung jawabkan. Tokoh-tokoh adat pun sudah kami hubungi, mereka menyatakan insya Allah Bali kondusif, tidak ada apa-apa. Kami sudah memesan kamar-kamar untuk peserta, pesan ruang sidang, tapi kenapa dilarang?," tutur Fadel.
Meski begitu, Fadel menegaskan acara Munas di Bali akan tetap dilaksanakan sesuai dengan jadawal, 30 November hingga 3 Desember 2014.
Sebelumnya, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjiatno meminta Polri tidak mengeluarkan izin pelaksanaan Munas Golkar di Bali.
Politikus Partai Nasdem itu meminta Munas Golkar di Bali ditunda dengan pertimbangan akhir tahun 2014 merupakan puncak kunjungan wisatawan ke Bali. Dengan demikian dikhawatirkan akan merugikan sektor kepariwisataan Indonesia.
Menko Polhukam meminta pimpinan Partai Golkar memilih waktu dan tempat yang lebih tepat, yakni pada pertengahan Januari 2015. Pelaksanaannya juga digelar di Jakarta.
Menko Tedjo meminta Musyawarah Nasional Golkar 30 November 2014 mendatang tidak digelar di Bali. Bahkan dia juga meminta Polri tidak mengeluarkan izin kepada Golkar untuk menggelar Munas di sana.
"Ada intervensi. Pada waktu kami mengundang menteri-menteri, mereka tidak datang, ternyata ada edaran dari Seskab yang melarang menteri ke DPR. Sekarang, larangan Munas di Bali terhadap Golkar," ujar Fadel dalam wawancara dengan tvOne, Rabu 26 November 2014.
Fadel menegaskan tidak ada alasan bagi Menkopolhukam untuk melarang Golkar mengadakan Munas di Bali. Sebagai partai politik yang sudah lama berdiri, Golkar memiliki konstitusi yang jelas, yang diatur dalam UUD 1945. Apalagi Golkar adalah partai pemenang kedua dalam Pemilihan Umum tahun ini.
"Jadi ini intervensi tidak sehat terhadap rakyatnya," kata Fadel.
Soal larangan karena faktor keamanan yang akan mengganggu pariwisata Bali, Fadel mengaku heran. Baik Gubernur, Kapolda dan ketua-ketua adat di Bali, kata Fadel, telah menegaskan bahwa kondisi di wilayahnya aman. Pelaksanaan Munas Golkar juga akan diberikan pengamanan maksimal.
"Saya ketemu Pak Kapolda, Pak Gubernur, semua nggak masalah. Mereka menyatakan semua acara di Bali ini bisa dipertanggung jawabkan. Tokoh-tokoh adat pun sudah kami hubungi, mereka menyatakan insya Allah Bali kondusif, tidak ada apa-apa. Kami sudah memesan kamar-kamar untuk peserta, pesan ruang sidang, tapi kenapa dilarang?," tutur Fadel.
Meski begitu, Fadel menegaskan acara Munas di Bali akan tetap dilaksanakan sesuai dengan jadawal, 30 November hingga 3 Desember 2014.
Sebelumnya, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjiatno meminta Polri tidak mengeluarkan izin pelaksanaan Munas Golkar di Bali.
Politikus Partai Nasdem itu meminta Munas Golkar di Bali ditunda dengan pertimbangan akhir tahun 2014 merupakan puncak kunjungan wisatawan ke Bali. Dengan demikian dikhawatirkan akan merugikan sektor kepariwisataan Indonesia.
Menko Polhukam meminta pimpinan Partai Golkar memilih waktu dan tempat yang lebih tepat, yakni pada pertengahan Januari 2015. Pelaksanaannya juga digelar di Jakarta.
sumber: viva.co.id
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar