Ini Alasan Jokowi Obral Kursi Menteri ke Parpol

JAKARTA- Presiden terpilih Joko Widodo memastikan akan membagi 16 kursi menteri ke kalangan partai politik. Padahal, saat kampanye Pilpres 2014 lalu, janji membentuk kabinet yang ramping mencuat. Apa alasan Jokowi?

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo membantah bila 16 kursi yang diperuntukkan pada kalangan partai politik sebagai bagian dari politik dagang sapi. "Sejak dulu tidak pernah (ada syarat), partai politik yang mendukung ada persyaratan orang (menteri). Jadi angka 16 hanya batas maksimum, bisa kurang tidak ada masalah," bantah Tjahjo di sela-sela Sidang Paripurna DPR di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (16/9/2014).

Ia beralasan, sistem politik di Indonesia meniscayakan rekrutmen dari partai politik. "Sistemnya melalui partai politik. Wajar dong dimanapun akan rekrutmen dari parpol. Hanya sekarang dicari orang yang tepat bisa 1 atau 10 orang asal menguasai bidangnya," tambah Tjahjo.

Tjahjo juga menegaskan dalam memilih menteri yang berasal dari partai politik, secara etika Jokowi akan berkonsultasi dengan ketua umum partai politik yang mendukung saat Pilpres 2014 lalu maupun kemungkinan dengan partai politik lainnya yang bakal mendukung hingga 20 Oktober 2014. "Yang pasti akan konsultasi dengan para ketua umum partai politik," tambah Tjahjo.

Terkait postur kabinet yang dinilai banyak kalangan tidak mengalami perubahan mendasar dibanding era pemerintahan SBY, Tjahjo berkilah hal tersebut dapat dilihat dari "anggaran belanja, anggaran perjalanan dinas, efesiensi mengurangi mayoritas pos Wakil Menteri, mengurangi Eselon III, saya kira banyak cara (efesiensi)," kilah Tjahjo.

Sementara Ketua DPP PKB Marwan Ja'far mengatakan formasi kementerian di kabinet Jokowi-JK telah menunjukkan kebutuhan bangsa dan negara yang kompleks. Ia menegaskan jumlah 34 kementerian bukanlah urusan ramping atau gemuk. "Yang penting kabinet kerja dan berbasis kinerja," kata Marwan.

Hal senada juga ditegaskan Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin. Menurut dia menteri yang mengisi kabinet Jokowi berasal dari orang profesional yang bisa berasal dari manapun termasuk dari partai politik. "Yang penting profesionalisme dan bisa menjalankan apa yang diinginkan presiden," kata Saleh.

Seperti diketahui saat penyusunan koalisi Jokowi-JK saat Pemilu Presiden 2014 lalu, Jokowi menegaskan koalisi yang dibentuk tidak bersyarat dan bukan ajang bagi-bagi kursi bagi partai politik. Namun, kenyataan politik saat ini bicara lain, Jokowi justru mengalokasikan 16 kursi menteri untuk kalangan partai politik.

sumber: inilah.com

Nasional 21.01